RANO; Disclamer itu Warisan Masa Lalu

Rano Karno Plt Gubernur Banten

SERANG - Plt Gubernur Banten
Rano Karno mengaku pemprov telah berupaya maksimal agar terhindar dari opini disclamer dari BPK tersebut. Rano menyebut, banyaknya permasalahan yang diwariskan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagai penyebab masih didapatnya opini disclaimer tersebut.ujar Rano usai Rapat paripurna DPRD Banten tentang Penyampaian LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten, Senin (1/6/2015)


Masalah lainnya, lanjut Rano, yaitu kurangnya tenaga akuntan yang berkompeten. "Saat ini hanya ada 52 akuntan, idealnya 150 akuntan. Ke depan peningkatan SDM ini akan difokuskan salah satunya dengan berkoordinasi dengan Menpan,"

Sementara pada hari yg sama  Puluhan mahasiswa di Kota Serang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Senin (1/6/2015). Mereka menyoroti opini Disclaimer atau tidak bisa dinilai dari BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun 2014, dan dugaan pungutan fee sebesar 10 persen oleh DPRD ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 "Bagaimana tidak pengajuan dana hibah tahun 2014 tanpa ada proposal dan tidak ada verifikasi itu bisa lolos? Ada apa dengan eksekutif dan legislatif kalau tidak ada kongkalingkong,
"Kami menuntut tolak fee 10% yang dipungut dewan ke setiap SKPD dan jalankan reformasi birokrasi dan clean and good doverment secara utuh di provinsi Banten," 
" teriak Rosid, salasatu orator aksi.(smy)