BacaPoros

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup,politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Juga merupakan katalisator di antara proses kebutuhan dasar masyarakat banten. Maka pada tahun 2012 keluar kebijakan Pemprov Banten melai Peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Percepatan Pembangunan “ Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak “dan di tanda Tangani Oleh Eks Gubernur Banten HJ. RT. ATUT CHOSIYAH SE dan mantan Sekretrais Daerah H. MUHADI.Kebijakan tersebut setidaknya ada enam Ruas jalan yang di Prioritaskan di laksanakan pembangunan Infrastrukturtnya sesegera mungkin. NAMA RUAS JALAN PANJANG TARGET PANJANG LEBAR TARGET PELAKSANAAN ALOKASI DALAM PERDA Saketi – Sp. Malingping 61,98 Km 48,48 Km 7 m 2013 s/d 2015 Rp. 322.150.000.000,- Citeras – Tigaraksa 25,75 Km 19,75 Km 7 m 2013 s/d 2014 Rp, 150.000.000.000,- Pakupatan – Palima 10,3

Usep Saepudin, Koordinator Wilayah ATM Banten SERANG (BANSELnews) - Koordinator wilayah Aliansi Tarik Mandat (ATM) Banten, Usep Saepudin menyayangkan atas sikap para tokoh, wakil Rakyat dan para elit Politik di Banten yang saat ini disibukan dengan kepentingan Pemilihan Gubernur 2017 mendatang, sementara menurutnya bnyak permasalahan di Banten yang semestinya diselesaikan malah terkesan dilupakan. "Di Banten ini semua pada sibuk mengurusi persoalan calon Gubernur, tokohnya, Wakil rakyatnya, politisinya, tetapi banyak permaslahan yang dilupakan, ini sangat disayangkan,"ungkap Usep Kepada wartawan Kamis 12/11/2015. Menurut Usep permasalahan daerah terberat yang dihadapi Banten saat ini adalah adanya indikasi pemerintah pusat yang mencoba mendekati dan memanfaatkan Banten untuk kepentingan asing "7 Kali presiden Jokowi kunjungi Banten, tetapi tak ada dampaknya, ini ada apa?, malah yang terjadi hari ini banyak kaum buruh di Banten yang di PHK, sementara di PT Semen Mera

Presiden RI, Joko Widodo, Waktu Kampaye di Papua (Foto : istimewa) BANSELNEWS - Penegakan Hak Azazi Manusia (HAM) selama setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum menggembirakan, sepanjang satu tahun terakhir, kasus-kasus HAM masih terus terjadi, dan trennya mengalami peningkatan. Dikemukakan Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi terkait kinerja pemerintahan Jokowi dibidang penegakan HAM dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Menurut Catatan Komnas HAM, sepanjang tahun 2015 sedikitnya telah terjadi lebih dari 7000 kasus pelanggaran HAM dan sebagian melibatkan aparatur Negara, kasus terbesar menyangkut konflik agraria termasuk penggusuran dan senketa lahan. "Selama satu tahun ini, angka-angka dugaan pelanggaran HAM dan pengaduan yang masuk ke Komnas itu nggak berkurang jumlahnya, bahkan bertambah, kalau tahun kemarin kita hanya menembus angka 6000 lebih, ditahun ini masuk ke angka 7000, pengaduan yang kita terima,&qu

Rieke Diah Pitaloka politikus PDI Perjuangan  (foto ; Net) Jakarta (BANSELnews) - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menilai pemerintah tidak memberikan perlindungan yang baik kepada pekerja dalam negeri. Pasalanya Peratuan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 menghapuskan kewajiban menyerap Tenaga Kerja Indonesia sekurang-kurangnya sepuluh orang pada perusahaan yang mempekerjakan satu orang asing. “Dengan dihilangkannya ketentuan tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban perusahaan untuk lebih memprioritaskan dan memberi kuota kesempatan kerja yang lebih besar bagi pekerja dalam negeri,” ujar Rieke, di Jakarta, Selasa (3/11). Rieke menjelaskan sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terindikasi kuat melanggengkan politik upah murah, ternyata kemudian diikuti aturan terkait ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) pada tanggal 23 Oktober 2015 Rieke menjelaskan, Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, telah menghapuskan ket

Dewan Setujui Perda Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dan Retribusi Pelayanan Kesehatan  SERANG (BANSELnews) - Upiyadi Moeslih anggota DPRD Banten  mengatakan, Perda  Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)  Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat meningkatkan mutu  dan pelayanan RSUD Malingping sehigga perlu di dukung sehingga dapat memperoleh SDM yang profesional. Pemerintah Provinsi Banten berkeinginan meningkatkan derajat kesehatan di daerah Malingping yaitu dengan diterbitkan Perda tentang Pembentukan susunan organisasi tata kerja rumah sakit umum daerah Malingping. “Perda ini  dapat dijadikan landasan rumah sakit umum Malingping  untuk membenahi pelayaan kesehatan dan  dapat meningkatakan kualitas pelayanan kesehatan di daerah Malingping, Banten,”ujar  anggota Pansus Raperda SOTK RSUD Malingping dan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Menurutnya, SOTK  RSU Malingping harus menyediakan kebu

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (foto Net) BANSELnews - Untuk mengikis kemiskinan di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Kementerian Desa) meluncurkan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM). Nantinya, setiap kecamatan akan mendapatkan bantuan Rp 3 miliar. Penyebaran bantuan itu tidak kurang dari 183 kecamatan pada 114 kabupaten dan 33 provinsi di seluruh Indonesia. “Pengentasan kemiskinan saat ini memas uki periode krusial karena penduduk miskin banyak berada di desa-desa tertinggal, wilayah terpencil yang sulit terjangkau, wilayah perbatasan, wilayah pedalaman.  Untuk itu, dilakukan terobosan Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) sebagai solusi konkret masalah kemiskinan di desa,” ujar Menteri Desa Marwan Jafar pada Rabu (28/10/2015). Menteri Marwan mengemukakan, program PKKPM memiliki program utama, yakni Pengembangan Usaha/Kerja Keluar

TANGERANG (BANSELnews) - Sebanyak 700 kepala desa (kades) dari delapan kabupaten-kota di Provinsi Banten mengikuti Bimbingan Teknis (bintek) Kearsipan yang dilaksanakan  pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di Great Westeren Tangerang Senin 2/11/2015. di Great Western Tangerang di Great Western Tangerang pada Senin di Great Western Tangerang pada Senin di Great Western Tangerang pada Senin . Gubernur Banten Rano Karno berharap, melalui kegiatan ini seluruh kepala desa yang ada di Provinsi Banten dapat memahami sekaligus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan arsip, sehingga harap Rano, penataan administrasi di desa akan tertata dan tersusun dengan baik. “Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh aparatur pemerintah terutama kepala desa dapat memahami dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan arsip, dari mulai penciptaan, penataan, pengelolaan sampai dengan penyusutan arsip, sehingga penataan adm