BacaPoros

Lai, kakek sebatangkara berusia 89 hidup memperihatinkan di sebuah gubuk  di Mamuju Sulawesi barat. Sejak jatuh sakit higga sekujur tubuhnya membengkak, Lai hanya bisa berharap belas kasihan tetanga untuk mengurus segala kebutuhan hidupnya. BANSELnews - Lai, kakek sebatang kara berusia 89, warga MamuJu Utara, Sulawesi Barat, hidupnya memperihatinkan. Sejak jatuh sakit dan seluruh badannya membengkak hingga tak mampu lagi bergerak, Lai ditemukan warga di gubuk reot di tengah hutan sedang dikerubuti semut.  Warga yang prihatin dengan kondisi orangtua jompo ini kemudian memindahkan Lai dengan gerobak dorong ke perkampungan warga di Dusun Kayumaloa, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu.  Warga kemudian membuatkan Lai sebuah gubuk berukuran 1,5x2 meter tanpa dinding. Gubuk ini dibuat warga secara sukarela untuk menampung kakek Lai agar bisa hidup lebih baik.  Lai sendiri menolak menumpang meski ditawari banyak warga untuk tinggal di rumahnya. Alasannya ia tak ingin o...

BANSELnews - Ucapan terima kasih kepada Prabowo Subianto, terus menerus keluar dari lisan Kornelis Bere Mau, ayah angkat Wilfrida Soik, TKW asal Nusa Tenggara Timur yang bebas dari tuntutan hukuman mati di Malaysia. Kornelis mengakui bahwa peran Prabowo Subianto dalam menyelamatkan Wilfrida dari hukuman mati begitu besar. Menurut Kornelis, Prabowo memperlakukan Wilfrida dsangat istimewa dengan menyiapkan pengacara khusus untuk Wilfrida. “Banyak TKI di luar negeri yang nasibnya nyaris sama dengan Wilfrida. Namun, Pak Prabowo justru memperlakukan Wilfrida secara istimewa dengan menyiapkan pengacara khusus untuk mendampingi Wilfrida. karena itu, kami keluarga besar Wilfrida di Belu sangat berterima kasih atas jasa besar beliau dan jika saya bertemu dengan Pak Prabowo maka saya akan kalungi dengan selendang Timor,” kata Kornelis, sebagaimana dikutip dari  kompas.com . “Sebagai orang yang tidak mampu dan miskin, saya tidak bisa balas kebaikan pak Prabowo dengan apapun, k...

Kartu Indonesia Sehat (KIS) siap dibagikan kepada warga yang berhak mendapatkannya BANSELnews - Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program Pemerintah Pusat yang menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sebagai seorang Abdi Negara, saya tentunya sangat mendukung semua program Pemerintah dan menjalankan sebaik-baiknya tugas yang diberikan, salah satunya adalah menyampaikan KIS yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada warga yang berhak menerimanya. Di Kabupaten Lebak, untuk Tahap Pertama dan Tahap Kedua, kami menerima lebih RIBUAN KIS yang harus segera disampaikan kepada para pemilik KIS tersebut. KIS yang kami terima sudah dalam bentuk paket, dan setiap satu paket berisi 500 KIS yang masih bercampur alamat sehigga harus kami pilah-pilah per wilayah dan per RT, setelah itu barulah kami menyampaikan ...

BANSELnews - Kondisi politik dan ekonomi yang semakin tidak bagus mengakibatkan beberapa guru besar di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengingatkan Presiden Jokowi. “Guru besar di berbagai PTN akan turun gunung mengingatkan Jokowi agar kembali kepada rel yang benar,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Minggu (5/4). Menurut mantan aktivis ITB era 80-an ini, guru besar dan dosen pun akan mengikuti para mahasiswa meminta Jokowi untuk segera bersikap dalam mengatasi persoalan bangsa. “Kalau saya lihat eranya mirip pada 1998 di mana guru besar, dosen, mahasiswa bersama-sama dengan rakyat meminta kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ungkap Muslim. Selain itu, Muslim berharap para mahasiswa untuk melakukan soliditas dalam melakukan gerakan mengkritisi Jokowi. “Gerakan mahasiswa harus solid karena yang dihadapi sekarang ini rezim penuh tipu daya dan licik. Isu yang diusung harus sama ...

BANSELnews - Manajemen Iwan Fals kecewa kepada pihak kepolisian yang tak memberi izin kepada penyanyi bernama asli Virgiawan Listanto itu untuk tampil pada konser malam tahun baru di Ancol, Jakarta Utara. Terlebih, larangan tampil hanya untuk Iwan. Menurut istri sekaligus manajer Iwan, Rosana, di Ancol sebenarnya bukan hanya suaminya yang diagendakan tampil menyuguhkan hiburan malam tahun baru. Namun, tak ada larangan dari kepolisian bagi artis lain untuk tampil. "Masalahnya kenapa cuma Iwan Fals aja yang nggak dapat izin, padahal acara musik lainnya dapat izin keamanan? Di situ saya kecewa," kata Rosana saat jumpa pers di Ancol, Jakarta, Selasa (29/12). Wanita yang akrab disapa dengan panggilan Mbak Yos itu menegaskan, Iwan sudah terlanjur memutuskan untuk tampil hanya di Ancol saja pada malam tahun baru.  Tapi karena ada larangan tampil, maka Iwan pun memilih untuk menikmati pergantian tahun di rumahnya saja di kawasan Leuwinanggung, Depok, ...

Mendes Marwan Jafar, saat berbincang dengan musisi Legendaris Iwan Fals (foto; Istimewa) BANSELnews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar mengeluarkan jurus demi mengurangi kesenjangan antar-wilayah di Indonesia. Menurutnya, kesenjangan itu terlihat terlihat jelas dari ketersediaan infrastruktur ekonomi, energi, serta  teknologi informasi dan komunikasi antara Kawasan Barat Indonesia  (KBI) yang mencapai 51,45 persen dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Papua yang hanya mencapai 19,22 persen serta Maluku 29,88 persen. “Persebaran daerah tertinggal di Indonesia lebih banyak di kawasan Timur Indonesia yaitu 103 kabupaten atau sebesar 84,43 persen. Sementara, sisanya berada di Kawasan Barat Indonesia yakni sebanyak 19 kabupaten atau sebesar 15,57 persen,” ujar Menteri Marwan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta, Kamis (10/12/2015), kemarin. Untuk mengurangi kesenjangan terse...

dana Desa BANSELnews - Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ahmad Erani Yustika, mengatakan dana desa yang tertuang dalam UU 6/2014 tentang Desa jangan dijadikan sebagai 'berhala' baru. "Selama ini, jika berbicara mengenai UU Desa maka yang terlintas di benak para perangkat desa adalah dana desa. Padahal seharusnya dana desa jangan jadi 'berhala' baru," ujar Ahmad Erani dalam seminar pembangunan desa di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, Jumat (11/12). Kemendes PDTT mengkhawatirkan dana desa akan membuat masyarakat desa menjadi ketergantungan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar dana desa tidak menjadi ketergantungan baru.  Dia mengatakan, jika berbicara mengenai UU Desa, seharusnya ada dua berkah yang bisa diambil. Kedua berkah tersebut yakni hak asal-usul desa dan hak kewenangan. Hak asal-usul yang dimaksud adalah desa telah...

Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Joko Widodo. BANSELnews - Permintaan agar Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) memanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan terkait kasus pencatutan namanya oleh Setya Novanto semakin gencar. Desakan itu juga muncul dari kalangan anggota DPR. Anggota Fraksi PPP DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, dalam rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD penyebutan nama presiden yang lebih tenar disapa dengan nama Jokowi itu. Selain itu, ada pula penyebutan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Tamliha mengatakan, MKD semestinya tak hanya memanggil Setya, pengusaha Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Indonesia (PTFI) Mareof Sjamsoeddin yang pembicaraannya terekam dalam barang bukti dari Sudirman. MKD, kata Tamliha, sebaiknya juga memanggil Jokowi, JK dan Luhut. “Panggil semua. Pak Luhut, presiden, wapres, Novanto, Maroef, Riza,” ujarnya Karenanya anggota Komisi I DPR itu menantang keberanian M...

2 Pendamping Desa Foto bareng bersama Sejumlah Kaur Desa BANSELnews - Pemberdayaan masyarakat Desa dalam penjabaran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dikawal oleh Tenaga pendamping agar menjelaskan implementasi Undang-undang tersebut kepada masyaraat, sehingga proses internalisasi dapat diterapkan. Pendamping Desa juga bertugas untuk mendampingi warga Desa untuk meningkatkan daya tawar dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat Desa itu sendiri.  Amanat Undang-undang Desa, dalam pasal 112 ayat 4 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembanggunan Desa dan kawasan Perdesaan.  Pendampingan termaksud penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Dalam Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 telah memandatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelengarakan pemberdayaan ...

Yusril Ihza Mahendra,  Pakar Hukum Tata Negara  BANSELnews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra–yang merupakan penulis naskah pidato pengunduran diri Presiden Ke-2 Indonesia, Soeharto–menyatakan siap menuliskan  draft pengunduran diri Presiden Joko jika diminta. Hal itu dia sampaikan melalui media sosial Twitter ketika ditanya seorang netizen tentang kesanggupannya. “Prof @Yusrilihza_Mhd kalau diminta menuliskan pidato pengunduran diri presiden (lagi) masih bisakah??” tanya akun @lilaaaee, Jumat lalu ((3/4) Mantan Mensesneg di masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono jilid pertama ini menjawab singkat: “Dengan senang hati hehe….” Salah seorang netizen, @Restyies, menimpali jawaban Yusril dengan menulis: “Siapin secepatnya, Prof….” “Saya bantu do’a biar lancar ya :)” harap netizen dengan akun @namakuSALIM. Yusril Ihza Mahendra memang berpengalaman sebagai penulis pidato presiden. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indones...

Usep Saepudin, Koordinator Wilayah ATM Banten SERANG (BANSELnews) - Koordinator wilayah Aliansi Tarik Mandat (ATM) Banten, Usep Saepudin menyayangkan atas sikap para tokoh, wakil Rakyat dan para elit Politik di Banten yang saat ini disibukan dengan kepentingan Pemilihan Gubernur 2017 mendatang, sementara menurutnya bnyak permasalahan di Banten yang semestinya diselesaikan malah terkesan dilupakan. "Di Banten ini semua pada sibuk mengurusi persoalan calon Gubernur, tokohnya, Wakil rakyatnya, politisinya, tetapi banyak permaslahan yang dilupakan, ini sangat disayangkan,"ungkap Usep Kepada wartawan Kamis 12/11/2015. Menurut Usep permasalahan daerah terberat yang dihadapi Banten saat ini adalah adanya indikasi pemerintah pusat yang mencoba mendekati dan memanfaatkan Banten untuk kepentingan asing "7 Kali presiden Jokowi kunjungi Banten, tetapi tak ada dampaknya, ini ada apa?, malah yang terjadi hari ini banyak kaum buruh di Banten yang di PHK, sementara di PT Semen Mera...

Presiden RI, Joko Widodo, Waktu Kampaye di Papua (Foto : istimewa) BANSELNEWS - Penegakan Hak Azazi Manusia (HAM) selama setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum menggembirakan, sepanjang satu tahun terakhir, kasus-kasus HAM masih terus terjadi, dan trennya mengalami peningkatan. Dikemukakan Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi terkait kinerja pemerintahan Jokowi dibidang penegakan HAM dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Menurut Catatan Komnas HAM, sepanjang tahun 2015 sedikitnya telah terjadi lebih dari 7000 kasus pelanggaran HAM dan sebagian melibatkan aparatur Negara, kasus terbesar menyangkut konflik agraria termasuk penggusuran dan senketa lahan. "Selama satu tahun ini, angka-angka dugaan pelanggaran HAM dan pengaduan yang masuk ke Komnas itu nggak berkurang jumlahnya, bahkan bertambah, kalau tahun kemarin kita hanya menembus angka 6000 lebih, ditahun ini masuk ke angka 7000, pengaduan yang kita terima,...

Rieke Diah Pitaloka politikus PDI Perjuangan  (foto ; Net) Jakarta (BANSELnews) - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menilai pemerintah tidak memberikan perlindungan yang baik kepada pekerja dalam negeri. Pasalanya Peratuan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 menghapuskan kewajiban menyerap Tenaga Kerja Indonesia sekurang-kurangnya sepuluh orang pada perusahaan yang mempekerjakan satu orang asing. “Dengan dihilangkannya ketentuan tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban perusahaan untuk lebih memprioritaskan dan memberi kuota kesempatan kerja yang lebih besar bagi pekerja dalam negeri,” ujar Rieke, di Jakarta, Selasa (3/11). Rieke menjelaskan sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terindikasi kuat melanggengkan politik upah murah, ternyata kemudian diikuti aturan terkait ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) pada tanggal 23 Oktober 2015 Rieke menjelaskan, Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, telah menghapuskan...

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (foto Net) BANSELnews - Untuk mengikis kemiskinan di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Kementerian Desa) meluncurkan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM). Nantinya, setiap kecamatan akan mendapatkan bantuan Rp 3 miliar. Penyebaran bantuan itu tidak kurang dari 183 kecamatan pada 114 kabupaten dan 33 provinsi di seluruh Indonesia. “Pengentasan kemiskinan saat ini memas uki periode krusial karena penduduk miskin banyak berada di desa-desa tertinggal, wilayah terpencil yang sulit terjangkau, wilayah perbatasan, wilayah pedalaman.  Untuk itu, dilakukan terobosan Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) sebagai solusi konkret masalah kemiskinan di desa,” ujar Menteri Desa Marwan Jafar pada Rabu (28/10/2015). Menteri Marwan mengemukakan, program PKKPM memiliki program utama, yakni Pengembangan Usaha/Kerja Ke...

Foto : Net BANSEL NEWS (Jakarta) - Sebagai bukti bahwa kendaraan anda terdaftar di kepolisian baiknya bukti bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan adalah BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). TNKB dikenal oleh rekan-rekan semua sebagai Pelat Nomor. Pelat Nomor berisi 3 hal, yaitu: A. Kode Wilayah Pendaftaran B. Nomor Pendaftaran Kendaraan Bermotor C. Masa Berlaku Nomor pendaftaran kendaraan bermotor, maksudnya adalah, Bagian ini terdiri dari angka sebagai nomor urut, dan huruf sebagai kode pembagian sub wilayah. Misalnya waktu saya dinas di Blitar, di sana kode wilayahnya adalah AG, dan wilayah Blitar diberi alokasi P, Q, dan R. Jadi Samsat Blitar hanya menerbitkan kendaraan dengan akhiran PA, PB, PC, PD, PE, ... PZ, kemudian lanjut QA, QB, QC, ... , QZ, kemudian lanjut RA, RB, RC, RD, ..., RZ. Contoh pelat nomor Blitar adalah AG 2314 QF. Bagian terakhir dari isi pelat nomo...

Bandung_MediaIBS, Polrestabes Bandung menggerebek pabrik pembuatan saus sambal dan saus tomat di Jalan Cicukang No 6 RT 04 RW 03 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon, Senin (26/1/2015). Pabrik tersebut diduga memproduksi saus sambal dan saus tomat palsu. Penggerebekan dipimping langsung Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Angesta Romano Yoyol didampingi Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP M Ngajib serta Kapolsek Bandung Kulon Kompol Asral Bakar dan belasan anggota lainnya. Pantauan di lokasi, dari depan pabrik ini terlihat seperti rumah biasa. Melalui jalan samping rumah, ada beberapa kamar. Sementara di bagian belakang terlihat ruang-ruang yang dugunakan untuk produksi saus sambal. Mulai dari proses pengadukan hingga pengemasan.Terlihat ceceran-ceceran saus belepotan di berbagai tempat. Lantai keramik berwarna putih penuh dengan bercak merah. "Pembuatan saus sambal dan tomat di sini menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya serta pewarna tekstil," uja...

Rombongan becak pengantar tamu resepsi Jokowi mantu Solo, MediaIBS - Sutarmin, tukang becak yang bertugas mengantar jemput tamu undangan resepsi pernikahan putra sulung Presiden Jokowi, ditemukan meninggal di tengah jalan. Menurut salah satu Rekan korban, Triyono, sekitar pukul 10.30 WUB, Sutamin mendapat giliran mengantar tamu dari lapangan Banyuanyar. Sutarmin kemudian balik tanpa penumpang. "Nah, saat mau berbelok ke arah lapangan tempat kami menunggu tamu, tiba-tiba dia terjatuh dan masuk ke selokan," kata Triyono. Selanjutnya penarik becak 56 tahun asal Sragen, Jateng, tersebut ditolong oleh sesama penarik becak dan petugas keamanan yang berada di lokasi, lalu dibawa ke Puskesmas Banyuanyar untuk mendapatkan perawatan. "Kami tidak mengetahui kejadiannya, sampai di Puskesmas kami yang bersangkutan sudah meninggal. Kondisinya terluka di bagian kepala, tepatnya sekitar telinga bagian belakang. Selanjutnya jenazahnya dikirim ke Labfo...

JAKARTA, MediaIBS — Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan memeriksa Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). "Kalau urgent ya dilakukan pemeriksaan," kata Badrodin di Mabes Polri, Rabu (10/6/2015). Meski demikian, ia mengatakan, yang menentukan apakah Kalla perlu menjalani pemeriksaan adalah penyidik. Pasalnya, tugas penyidikan kasus itu ditangani oleh penyidik. "Yang tahu kan penyidik, kan saya nggak tahu materi apa yang dijelaskan dalam BAP penyidik. Akan tetapi, secara prinsip, semua fakta yang ada dalam berita acara akan diklarifikasi," ujarnya. Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui bahwa PT TPPI memiliki persoalan finansial. PT TPPI adalah perusahaan yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk menjual kondensat milik negara. Menurut Sri, mengingat sebagian besar saham PT TPPI dimiliki negara, muncul kebijakan...

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya sekedar membagikan kartu-kartu sakti andalan Jokowi kepada masyarakat, tapi juga harus segera wujudkan janji kampanye politiknya yang seabreg. “Presiden jangan kayak tukang pos kerjanya bagi-bagi kartu sakti. Saya kira ini sebuah ironi. Alih-alih mewujudkan janji politiknya dalam Nawacita, Presiden justru direpotkan kerja-kerja teknis begitu. Apa kabar revolusi mental yang digaungkan atau dijanjikannya selama kampanye pilpres?” ujar Masnur di Jakarta, Minggu (7/6/2015). Lebih jauh Masnur menyatakan, seharusnya Presiden Jokowi dapat membuktikan janji politiknya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan berhenti menciptakan kegaduhan-kegaduhan politik dan hukum. Nampaknya justru sebaliknya, berkat kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo beberapa kali justru meminmbulkan polemik dan terkesan menimubulkan perseteruan atar lembaga...