Ini Tiga Tuntutan KMS30 Terhadap Kejati Banten

KMS30 saat melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor Kejati Banten

Tiga tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS30) saat melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Kejati Banten jum'at 5 juni 2015.

Melirik tentang situasi Masyarakat Banten hari ini sangatlah miris, bagaimana tidak, kemiskinan dan pengangguran itu menjadi momok yg menakutkan dikalangan masyarakat kecil.
Atas dasar itulah kami dari KMS30 mendesak Kejati Banten untuk membuka mata dan segera menyelidiki temuan LHP BPK serta menyeret oknum yang telah membegal uang Rakyat.
jangan sampai hukum di Banten mati karena politik transaksional.Para penegak hukum harus bisa menegakan hukum dengan seadil adilnya, jangan sampai penegak hukum (Kejati Banten) tumpul dalam menjalankan hukum.

Maka dari itu kami mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 menuntut keras kepada Kejati Banten untuk;

1.Mengusut Tuntas temuan LHP BPK
2.Kejati Banten harus bertindak cepat dalam menyikapi kasus kasus korupsi yang terjadi di Banten
3.Seret oknum yg telah membegal uang Rakyat.

Diketahui sebelumnya Puluhan mahasiswa ini pun melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Senin (1/6/2015). Mereka menyoroti opini Disclaimer atau tidak bisa dinilai dari BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun 2014, dan dugaan pungutan fee sebesar 10 persen oleh DPRD ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 "Bagaimana tidak pengajuan dana hibah tahun 2014 tanpa ada proposal dan tidak ada verifikasi itu bisa lolos? Ada apa dengan eksekutif dan legislatif kalau tidak ada kongkalingkong,
"Kami menuntut tolak fee 10% yang dipungut dewan ke setiap SKPD dan jalankan reformasi birokrasi dan clean and good doverment secara utuh di provinsi Banten," 
" teriak Rosid, salasatu orator aksi.(smy)