Waduh! Keluarga Rano Kasak Kusuk Ke SKPD?

Rano Karno, Gubernur Banten

SERANG (BANSELnews) - Kabar mengenai adanya rotasi mutasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten kembali menyeruak. Bahkan isu ini pun semakin panas, karena adanya kabar tentang transaksi ilegal dalam prosesnya.

Menariknya, kabar yang beredar bukan hanya tentang adanya transaksi ilegal dalam proses rotasi mutasi pegawai, melainkan adanya dugaan keterlibatan pihak keluarga Gubernur Banten, Rano Karno, yang ‘turun tangan’ dalam mereposisi sejumlah jabatan strategis di SKPD Banten.

Seperti yang diungkapkan salah satu sumber, yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu SKPD Banten yang meminta namanya dirahasiakan. Sumber mengaku pernah dipanggil oleh seseorang bernama AB, yang mengaku sebagai Kakak Ipar Rano Karno, di salah satu hotel di Kota Cilegon.

Dalam pertemuan tersebut, sumber mengaku dijanjikan akan diposisikan dijabatan strategis di salah satu SKPD, dengan syarat agar sumber mau bekerja sama dengan AB untuk urusan proyek-proyek besar yang ada di SKPD tersebut.

“Iya, saya dipanggil di salah satu hotel di Cilegon oleh Pak (AB). Tujuannya, saya mau ditempatin oleh beliau di jabatan strategis di dinas yang anggarannya banyak,” ujar sumber kepada wartawan pada Sabtu, 14 November 2015.

Diakui sumber, selain memanggil dirinya, AB pun memanggil beberapa PNS lainnya dan dijanjikan hal yang sama dengan syarat yang sama juga.

Sumber lainnya dari kalangan PNS Banten yang berhasil di himpun wartawan pun, membenarkan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Gubernur Banten, yang menjanjikan jabatan tertentu.

Bahkan sumber ini mengatakan, bukan hanya jabatan saja yang dijanjikan, namun ia pernah didatangi oleh seseorang bernama NG, yang mengaku suruhan dari AB.

“Saya didatangi oleh (AG) yang mengaku disuruh Pak AB. Dia (AG, red) meminta beberapa kegiatan di dinas saya,” ujar sumber yang dihubungi melalui sambungan telepon.

Sumber pun mengaku tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya memberikan beberapa kegiatan ke NG, setelah mendapat persetujuan dari pimpinannya.

“Mau gimana lagi Pak, karena saya pikir NG orangnya Gubernur, akhirnya saya kasih dia beberapa kegiatan,” tambahnya.

Kondisi itupun disayangkan oleh Rudi Hartono, selaku tokoh muda pemerhati pembangunan di Provinsi Banten. Menurutnya, Rano Karno harus tegas dan berkomitmen untuk tidak melibatkan keluarga dalam urusan pemerintahan, terutama dalam persoalan rotasi mutasi.

“Rano Karno selaku gubernur tidak boleh menerima masukan-masukan yang tidak jelas, tapi masukan dan sumbernya harus dari Baperjakat dan BKD. Karena urusan prestasi dan kinerja pegawai itu adanya di situ, bukan dari orang atau keluarganya yang di luar sistem,” ungkap Rudi saat ditemui wartawan di sebuah Rumah makan di Kota Serang.

Menurut Rudi, jika keterlibatan keluarga dalam proses rotasi mutasi seizin Rano Karno dan bahkan adanya pembiaran, maka kepemimpinan Rano Karno tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan yang sebelumnya.

“Kalau ini sampai terjadi, berarti kepemimpinan Rano tidak lebih baik dengan yang kemarin (Ratu Atut, red). Sama saja, karena dulu juga zaman gubernurnya Atut, memang kondisi seperti ini ada. Dan kalau Rano tidak bertindak tegas, nanti masyarakat yang bertindak,” tambahnya.

Rudi berharap, proses rotasi mutasi penjabat di Provinsi Banten jauh dari percaloan dan benar-benar dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukannya, yakni Baperjakat.

“Kita ingin, terjadinya rotasi dan mutasi murni untuk kepentingan Banten, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kelompok tertentu. Menempatkan orang harus pada posisinya, dengan disertai disiplin ilmu dan kemampuannya,” pungkasnya (SMY)

Sumber: poros.id