Gelar Audiensi Dengan Gubernur Banten, Bakor PKC Akan Datangi Presiden

SERANG, BANSELNEWS - Gubernur Banten Rano Karno meminta kepada masyarakat wilayah Cilangkahan Kabupaten Lebak untuk tetap bersabar sambil menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desertada) yang saat ini tengah digodok di Kementerian Dalam Negeri.

“Sekarang RPP nya  masih disiapkan. Mudah-mudahan di akhir bulan ini atau awal Maret RPP keluar. Begitu RPP keluar saya akan perjuangkan ke pusat, kalau perlu kita bareng ketemu mendagri ," kata Gubenrur Banten Rano Karno usai menerima audiensi Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (PKC) di ruangannya di Pendopo KP3B Serang, Kamis (25/02).

Audiensi Bakor PKC dipimpin oleh Ketua Hifni Nawawi, Wakil Ketua H. Eri, Agus Suryadi sekretaris Bakor, dan beberapa anggotanya. Sementara dari Pemprov didampingi oleh Asda I Anwar Mas’ud, Kepala Biro Pemerintahan Kusmaya dan Kepala Satpol PP Banten M Basri.

Menurut Gubernur,  pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan sangat mungkin mengingat prosesnya sudah berlangsung lama.  Ia pun berjanji akan fokus mendorong pemerintah pusat untuk bisa segera mengesahkan DOB Cilangkahan  tersebut.

“Saya tidak punya kepentingan disini. Cilangkahan ini sangat memungkinkan untuk dimekarkan, ini adalah investasi bagi masyarakat selatan, kalo tanpa pembangunan kapan masyarakat disana akan maju,” katanya.

Menurutnya, sejak menjadi Wakil Gubernur hingga sekarang menjadi  Gubernur, ia sudah berkunjung sebanyak tiga kali ke wilayah Malingping dan melihat dengan jelas disparitas pembangunan di banten antara wilayah utara dan selatan. 

“Pertama kali saya sedih melihat selatan, kenapa msih ada wilayah seperti ini, sehingga saya sadar dan harus hadir disana. Sekali lagi saya tidak punya kepentingan, kepentingannya hanya untuk masyarakat banten,” ucapnya.

Ketua Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (PKC) Hifni Nawawi meminta bantuan Gubernur Banten Rano Karno untuk terus mengawal pembentukan Cilangkahan sebagai pemekaran daerah otonom baru di Kabupaten Lebak. Mereka berharap keinginan tersebut bisa tersampaikan dan mendapat persetujuan presiden dan menteri dalam negeri.

“Kami merasa bersyukur karena Pak Gubernur telah berkomitmen untuk mengawal Cilangkahan menjadi daerah otonom. Dengan pertemuan ini, ada komitmen antara bakor dan gubernur sampai pada pemekaran. Upaya selanjutnya, akan dibicarakan dengan mendagri dan presiden,” kata Hifni

Hifni mengatakan, persiapan pembentukan Kabupaten Cilangkahan sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi Banten mendukung dan ikut memperjuangkan pemekaran yang diyakini akan meningkatkan pembangunan di wilayah Banten Selatan.

“Gubernur sangat berharap sekali agar Cilangkahan di-support dan diperjuangkan, SDM kita juga sudah siap, banyak pejabat Pemprov mulai dari eselon II hingga IV yang berasal dari cilangkahan,” 

kata Hifni

Demi mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan, Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (PKC) juga berencana mendatangi Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri. (hms/smy)